Syarat menjadi pejabat penatausahaan keuangan skpd. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU. Syarat menjadi pejabat penatausahaan keuangan skpd

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau. 4. PowerPoint Presentation. oleh pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara pengeluaran serta bendahara pengeluaran pembantu jika diperlukan. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD). Ketentuan Umum Penetapan besaran Uang. 23. Beban diakui pada saat terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi. Uraian Tugas Bendahara Pengeluaran. Membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan. DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. c. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD); 2. 11. WebMenunjuk dan menetapkan pejabat / staf di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal sebagai Pejabat/ Staf Penatausahaan/Pengelola Keuangan dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Pejabat/Staf Pengelola Keuangan dan Kegiatan sebagaimana. Dalam Permendagri 77/2020, salah satu Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK). . 900/316/BAKD. administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-Undangan; 4. Jadi, apabila SK Pengangkatan KPA hanya sekedar mengangkat KPA saja, tanpa berisi pelimpahan wewenang, maka KPA tersebut hanya menjadi pejabat tanpa makna dan tanpa kewenangan apa-apa. Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian artinya LKPD tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKDP. Kepala daerah sebelum melaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD), terlebih dahulu harus menetapkan, yaitu: Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD). Ditjen Bina Keuangan Daerah LANJUTAN…. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), dan Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Penerimaan Pembantu, jika diperlukan. adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Pejabat Penatausahaan barang pada pengelola barang, mempunyai wewenang dan tanggungjawab: 1) membantu meneliti dan memberikan pertimbangan. 54 Tahun 2010, PPK bertanggung jawab terhadap semua tahapan dalam pengadaan barang dan jasa, dimulai dari perencanaan hingga selesainya. Penatausahaan penerimaan daerah pada tingkat SKPKD. piutang lainnya;. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Selain pengalaman, kita juga menjadi tahu23. Kas meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan,. b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai ” semua hak dan kewajiban yang dapat ditandai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimilkidikuasai oleh NegaraDaerah yang lebih tinggi serta pihak. Membuat Laporan Keuangan SKPD i. adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran daerah sesuai dengan Keputusan Bupati. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat menjadi DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. 68. PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018, persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK yaitu: a. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD. Begitu juga dengan keterlambatan pelaporan SPJ masing-masing SKPD yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD selaku BUD. salatiga. Pada bagian penatausahaan keuangan daerah terdapat beberapa pokok bahasan yang akan. Sebagai pengelola keuangan SKPD, PPK memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengelola keuangan negara. Sebagai pengelola keuangan SKPD, PPK memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengelola keuangan negara. Pembantu PPTK. Tag: Syarat Menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Bidang Keuangan Bimtek Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 Seperti. KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa tata cara. NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN . Kepala SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah sebagai anggota. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memberitahukan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menyusun dan menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 1. Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai. WebSumber anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan berdasarkan Perpres No. 3. Pengertian. Berdasarkan SPD (Surat Penyedian Dana) yang. Fungsi Akuntansi di SKPD dijalankan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan PPK - SKPD. PPK yang kedua adalah PPK-SKPD yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok yang berkaitan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 74, Yang dimaksud dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1. Dokumen Terkait Ilustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara lain sebagai berikut: Nota Pencairan Dana - 260 - M. Syarat menjadi PPTK adalah mengetahui aturan tentang administrasi tata keuangan negara minimal bimtek keuangan, mempunyai wawasan luas, bertanggung jawab, jujur dan tegas. Pejabat Penatausahaan BMD melakukan verifikasi permohonan sewa dan kesesuaian BMD yang akan disewa dengan Laporan data inventaris barang di pengelola barang. Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 2. terutama di unit-unit SKPD. T. pemeriksaan BPK karena tidak memiliki kemampuan dalam penatausahaan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya. PA memiliki tugas dan. Baca: Syarat Jadi Bendahara Pengeluaran. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. Transcript Uraian Tugas Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) SKPD - Mene Meneli liti ti kelen elengk gkap apan an SP SPPP-LS LS yang yang disi disiap apka kan n ole oleh hP PPT PTK; K; – Mene Meneli liti ti kele keleng ngka kapa pan n SPP-U SPP-UP, P, SPP-GU SPP-GU,, SP SPPP-TU TU dan SPPSPP-LS LS yang yang diaju diajuka. PPK-SKPD mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. 4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan. (SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah. 20. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 74, Yang dimaksud dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa. PERTAMA : Menunjuk Pejabat sebagai pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD),Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),dan Pembantu Bendahara pengeluaran pada Dinas Perikanan. 06. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. Sub Sistem Penerbitan SPM-GU a. 3. 07/2018 tentang Pengelolaan TKDD. PPK yang kedua adalah PPK-SKPD yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah yang meliputi penelitian, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang diatur dalam Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Web1. Kepala SKPD wajib menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. Pejabat. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis: a. PENGELOLAAN KEUANGAN PADA. Dalam pengelolaan keuangan Negara dan Daerah yang mencatat perhitungan makro Negara, Pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang. 12. go. Melakukan penatausahaan aset daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD. Dalam penetapan PPTK terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebelumnya sudah pernah kami bahas di 10+ Syarat Menjadi PPTK [Terbaru] Penetapan PPTK scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, bcban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau. 31. PERMASALAHAN Dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres No. bahwa pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2007; b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), dan Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Penerimaan Pembantu, jika diperlukan. PPK-SKPD mempunyai tugas antara lain : a. Pasal 12. Mengenai penatausahaan keuangan daerah diatur dalam Pasal 86 – Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. go. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5. Yusran Lapananda, SH. 05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. Cut-Off Pembukuan Pendapatan 18 H. Sebagai pengelola keuangan SKPD, PPK memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengelola keuangan negara. bendahara pengeluaran skpd . 19. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); 8. Bimbingan Teknis Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Guna Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun 2020. Untuk membekali pejabat pengelola keuangan daerah pada OPD dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2. peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 210/pmk. Memposting jurnal ke dalam buku besar; c. Pejabat Penatausahaan barang pada pengelola barang, mempunyai wewenang dan tanggungjawab: 1) membantu meneliti dan memberikan pertimbangan. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) 1) Unit Eselon 1 Sekretariat Jenderal Penanggung Jawab : Kepala Biro Umum Pejabat Operasional : Kepala Bagian Rumah Tangga Pejabat Pelaksana : Kepala Sub Bagian Pengelolaan. 000,- c. Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK SKPD melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: a. Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); SALINAN . Sebagai PPK-SKPD untuk kegiatan penatausahaan pengeluaran, Tunjangan Keluarga Rp 15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), (Dalam hal pengadaan barang/jasa oleh SKPD dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS, Fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas : Menyampaikan dokumen transaksi yang dilakukan dengan mekanisme LS. Belanja tidak langsung, yaitu : belanja pegawai. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Untuk kepentingan pelaksanaan APBD, maka sebelum dimulainnya suatu tahun anggaran Kepala Daerah sudah harus menetapkan pejabat-pejabat berikut ini: 1. Namun, PPK bukanlah jabatan untuk belajar atau sekadar coba-coba. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi anggaran SKPD adalah : a. 24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), visi Kabupaten Kuningan Tahun 2018 – 2023 adalah “Kuningan MAJU (Makmur, Agamis, Pinunjul). pejabat penatausahaan keuangan SKPD/pejabat penatausahaan keuangan unit SKPD; dan/atau. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya. KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga. Penatausahaan keuangan daerah mulai tahun 2007 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman pengelolaan. 19. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 1. PPK sebagai tim pendukung PA dalam mempersiapkan dan melaksanakan pekerjaan dalam kontrak hingga serah terima. Md 1. Tugas PPTK sesuai Perpres 12/2021 dan PMDN 77/2020 dan Contoh Format SK. Secara garis besar piutang diklasifikasikan menjadi sebagai berikut: a. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Berikut uraian tentang tugas-tugas para pejabat pengelola. Pasal 12. 25. 3. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (21, PPTK bertanggung jawab kepada. Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa salah satu aktivitas dalam. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat g. Tugas dan wewenang PPK: a. 3) Prosedur akuntasi penerimaan kas pada tingkat SKPKD dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. SP2D tidak sembarangan bisa diterbitkan. c. Penerbitan SPM-UP/GU/TU 1) PPK-SKPD menerima SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; 2) PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU; 3) PPK-SKPD mencatat SPP. 13. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi. Pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat. (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. Coba saudara bandingkan dan jelaskan elemen/jenis laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD dengan yang dibuat oleh PPKD/PEMDA keseluruhan, berdasarkan PP No. bahwa untuk menyesuaikan. Belanja langsung, yaitu : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. 1. 08/2022 tentang perubahan atas peraturan menter! keuangan nomor 84/pmk. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pejabat Pengadaan dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Penandatangan SPM ( PPSPM )/Bendahara atau Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan ( PjPHP ) untuk paket pengadaan yang sama. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK. Membuat SPM g. Pasal 12 ayat (1) PP 12/2019 : PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. Dihapus. Memiliki kedudukan sama dengan PPK sebagai personil yang melaksanakan tugas PA/KPA. a. 1 Pengertian Kemampuan Pejabat Penatausahaan. Pejabat penandatangan surat perintah membayar (PPSPM) atau Bendahara; b. B. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3. 08/2020 tentang tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa menter! keuangan republik. b. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SORONG NOMOR : 1C TAHUN 2021. 34. Membuat Rincian Penggunaan SP2D GU/TU f. Maret 17, 2021 admin Khusus PBJ PBJ. SPM-GU, dokumen SPP-GU, dan Pengesahan SPJ diajukan ke Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diteliti kelengkapan dan keabsahannya, sebagai dasar penerbitan SP2D. Umum ». Untuk memudahkan pemahaman mengenai pejabat. Bendahara pengeluaran dibedakan menjadi: Bendahara pengeluaran. 000. Laporan Keuangan BUMD adalah laporan keuangan badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Tangerang. (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. 2, Mei 2015 - 32 PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSINomenklatur PPTK muncul di PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan definisi sebagai pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 1 angka 74 PP Nomor 12 Tahun 2019). salinan . Pada regulasi PP 58 tahun 2005 yang telah digantikan oleh PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan; MGLK ONSS JR LG Konsep desentralisasi pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya menempatkan Kepala SKPD sebagai pemilik dana yang ada di kas daerah ketika anggaran yang menjadi kewenangannya telah memiliki SPD (Surat Penyediaan Dana), yang bermakna telah tercantum angka rupiahnya dalam dokumen anggaran kas SKPD (yang telah disahkan oleh BUD). Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini. Dalam hal ini PA menjadi penandatangan kontrak. Pengertian Penatausahaan Pegelolaan Keuangan Daerah. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya.